Sel. Mei 24th, 2022

Ketua LAPFS Sulsel Harap BPN Makassar Kooperatif Dalam Masalah Aduan

Makassar,JPM- Ketua Lembaga Adat Passereanta Firman Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo Sulsel atau disingkat LAPFS Sulsel berharap pihak BPN Makassar yang menangani masalah administrasi Kepemilikan Lahan bisa kooperatif dalam setiap aduan masyarakat, hal tersebut diungkap Andi Iskandar Esa Dg Pasore kepada awak media pada Kamis,(20/01/2022).

Menurutnya terkait kunjungannya pada waktu lalu ke BPN Provinsi mempertanyakan terkait hak lahan yang berada di Kawasan Parangloe, Tamalanrea, Kota Makassar, pihaknya mendapat surat rekomendasi dari BPN Provinsi ke BPN Kota Makassar terkait lahan yang berada di lokasi tersebut.

Dalam surat tanggal 26 Maret 2020, itu menerangkan;

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Adat Kerajaan Tallo Nomor 302/SP-LAPFS/DPP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang ditujukan kepada kami antara lain yang intinya penyampaian atas Tanah Adat milik I Nannu Krg Lakiung dan Tjatjeng bin Lembo yang terletak di Kelurahan Paccerakkan, Kel.Parangloe, Kel.Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kel.Tamalanrea Indah, Kel.Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dimana Tanah Adat tersebut tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan oleh ahli warisnya dari Nannu Krg Lakiung, Tjatjeng bin Lembo, sampai sekarang dan mengharap kan pihak BPN Kota Makassar agar lokasi lokasi tersebut diatas, apabila ada yang memohon disertifikatkan khususnya pada lokasi jalur Tallasa City pada kelurahan Parangloe, Kel.Kapasa, Kel.Tamalanrea Indah, dan Kel.Tamalanrea, Kota Makassar agar Sudi kiranya agar tidak memproses Permohonan sertfikat nya.

Dari surat itu Andi Isakandar Esa Dg Pasore berharap pihak BPN Makassar agar lebih kooperatif dan kembali jeli dalam hal permohonan data dan juga hal lainnya terkait lahan adat tersebut.

“Saya rasa sudah jelas surat yang kami terima itu saat kami berkunjung di BPN Provinsi pada waktu lalu, dan kami harap pihak BPN Makassar bisa bekerjasama untuk lebih jeli dan teliti terkait permohonan sertifikat dilahan yang telah dijelaskan itu sebagai lahan Adat”, ungkap Andi Iskandar Esa Dg Pasore.