Mantap, 145 LSM BPPI Siap Berprofesi PARALEGAL BerSertifikat Universitas Pekalongan
JP Pekalongan, nilah pertama dan satu satunya LSM di Indonesia , yang berhasil menyelenggarakan Diklat Akbar PARALEGAL bagi para Aktifisnya.
DPP LSM BPPI ( Barisan Patriot Peduli Indonesia) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unjversitas Pekalongan, telah menggelar Diklat Paralegal selama 2 hari fullday, 24-25 September 2022.
Sebanyak 145 Aktifis LSM BPPI baik dari DPP, DPW dan DPD berbagai daerah di Indonesia berhasil menyelesaikan tugas teori dan praktek keParalegal-an, mereka berhak mendapatkan Sertifikat resmi Diklat Paralegal yang diterbitkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
Pembawa materi Diklat antaralain dari Kepolisuan, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negri, Para Advokat/ Lawyer Law Firm serta Akademisi Ahli Hukum di Universitas Pekalongan dan daerah lainnya.
H Nur Abadi Pendiri dan Ketua Umum LSM BPPI Menjelaskan, Diklat Paralegal digelar sebagai bentuk tanggung jawab lembaga menyediakan SDM Aktifis LSM BPPI yang berdaya guna bagi masyarakat luas, kaitannya dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kecil serta peran serta LSM BPPI dalam berinteraksi dengan Pemerintah Daerah , dari tingkat Desa, Kecamatan, Kota/ Kabupaten hingga tingkat Propinsi. Para Aktifus LSM BPPI dengan kemampuan Paralegal nya berhak melakukan akses Pendampingan bagi semua kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementrian maupun non kementrian , yang bergulir di pemerintah daerah.
Dr ADV. Nashoka, SH MH SekJen LSM BPPI menjelaskan, peran Paralegal sangat strategis sebagai garda terdepan membantu masyarakat memperoleh akses keadilan dan bantuan hukum.
Para Aktisis LSM BPPI yang tlah mengantongi Sertifikat Paralegal, dalam prakteknya nanti akan dibekali Surat Kartu Tanda Anggota KTA Paralegal resmi diterbitkan oleh Kantor Lembaga Bantuan Hukum atau Law Firm.
Sudah saatnya aktifis LSM BPPI turun ke masyarakat, khususnya ke desa desa dan kecamatan agar mereka mendapatkan edukasi, advokasi dan pendampingan saat ada perkara guna penyelesaian dini lewat mediasi dan cara cara non litigasi diluar proses pengadlan. Apalagi Pemerintah dan Kejaksaan kini menggalakkan proses ” Restoratif Justice” penyelesaian perkara diluar sidang, cukup perdamaian win win solution, agar perkara cepat selesai dan tuntas”, tuturnya.
DPP LSM BPPI menurut H Nur Abadi ( Ketum) , akan segera mengurus pendirian LBH BPPI ( Lembaga Bantuan Hukum – Barisan Patriot Peduli Indonesia) dengan berpusat di Sekretariat MAKO DPP BPPI , kota Kabupaten Batang dan Cabang LBH BPPI di kota Propinsi di seluruh Indonesia.
” LSM BPPI sudah memilikj Daya dukung SDM , Para praktisi Advokat/ Lawyer/ Pengacara praktek , Support Ahli Hukum Akademisi bidang hukum serta dukungan SDM hampir 200 Paralegal yang tkah lulus pendidikan , bersertifikat yang tersebar di seluruh tanah air.
Sebagai lembaga kontrol sosial dan sosial kontrol , LSM BPPI lebih kknsen pada pemberdayaan anggota anggotanya , salah satunya peningkatan kompetensi , LifeSkil dan keahlian advokasi , investigasi dan edukasi bidang hukum, dan sosial kemasyarakatan lainnya
Salam , BPPI Maju- Jaya – Abadi. NKRI Harga Mati .
SamsulHadi,SH/ Rahman
